Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) agar dalam menyesuaikan tarif tol, diawali dengan memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Komisi V juga meminta Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJT melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang belum dipenuhi oleh operator jalan tol serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi V DPR RI.

Demikian beberapa kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kepala BPJT, dan para Direksi perusahaan pengelola Jalan Tol beserta jajaran terkait, Kamis (16/2) di gedung DPR.

Rapat Komisi V kali ini fokus pada evaluasi pengelolaan dan rencana pengembangan jalan tol di Indonesia.

Mulyadi mengatakan, penyesuaian tarif tol sering tidak diikuti dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Dia melihat terjadinya kemacetan di dalam tol sudah menjadi pemandangan rutin untuk tol-tol dalam kota Jakarta. Dan hal ini tentunya sangat tidak nyaman bagi pengguna tol.

Selain itu dia juga melihat beberapa ruas tol masih banyak yang berlubang dan tidak rata jalannya yang jelas-jelas hal ini tidak memenuhi standar pelayanan minimum jalan tol.

Untuk itu, Komisi V DPR mendorong penguatan kelembagaan BPJT dengan menertibkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum operator jalan tol dan memastikan terlaksananya butir-butir dalam kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol A. Gani Ghazali mengatakan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Evaluasi pemenuhan SPM jalan tol ini, kata Gani, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Penilaian pemenuhan SPM dilakukan secara “self assessment” oleh setiap operator jalan tol.

Gani menyampaikan, BPJT melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol untuk setiap ruas jalan tol. Pelaksanaan evaluasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 302/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Untuk tarif tol dihitung berdasarkan beberapa kriteria yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.  

Sedangkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula : Tarif baru = tarif lama (1 + inflasi). Pemberlakuan tarif awal dan penyesuaian tarif tol ini ditetapkan oleh Menteri.

            Sementara, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyampaikan rencana pengembangan jalan tol di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya rencana pembangunan jalan tol Samarinda – Balikpapan.

            Ruas jalan tol Samarinda – Balikpapan direncanakan sepanjang 84 km. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan persiapan berupa studi Pra-Kelayakan (2001), Studi Kelayakan, Amdal dan desain awal (2002) serta studi inventarisasi lahan dan studi penyusunan pengoperasian (2003).

            Jalan tol ini merupakan ruas tol yang potensial, untuk itu diperlukan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tersedianya lahan sebelum ditawarkan ke swasta.

            Rencana pembangunan tol lainnya, rute jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang menghubungkan kawasan Nusa Dua (Selatan) menuju ke Benoa (Utara) serta akses tol menuju ke Bandara Ngurah Rai dengan panjang jalan tol 8,12 km dan akses sepanjang 1,52 km dengan dilengkapi jalur sepeda motor dan tiga simpang susun.

            Selain itu, juga merencanakan pembangunan jalan tol Manado – Bitung yang menghubungkan kota Manado, Bandar udara dan Kota Bitung, dimana pembangunan ini akan mendukung terwujudnya international Port Bitung.

            Jalan tol Manado – Bitung merupakan alternatif  upaya menyediakan sistem jaringan transportasi yang efisien untuk menunjang pengembangan KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu) Manado – Bitung.

            Untuk wilayah Pulau Jawa, rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu sepanjang 60 km yang menghubungkan Bandung dengan rencana Bandara Internasional Kertajati dan tol Cikapali. Tol ini diharapkan akan mempersingkat waktu tempuh Bandung – Sumedang menjadi 15 menit sekaligus antisipasi peningkatan beban traffic jalan Cadas Pangeran.

            Penandatanganan kontrak paket pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang Dawuan) telah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2011 dan mengawali kerjasama pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Shanghai Construction Group.

            Sedang untuk tol dalam kota Jakarta direncanakan rute Semanan – Sunter sepanjang 20,23 km, Sunter – Pulo Gebang 9,44 km, Duri Pulo – Kampung Melayu 12,65 km, Ulujami – Tanah Abang 8,70 km, Kemayoran – Kampung Melayu 9,60 km dan Pasar Minggu – Casablanca 9,15 km. (tt)